COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT MELALUI PENERTIBAN TUGUSILAT DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus Penertiban Tugu Silat)

Pencak silat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang
telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Pencak silat hadir sebagai budaya atau
metode membela diri dan menjadi kearifan lokal. Di Kabupaten Bojonegoro
terdapat 20 perguruan pencak silat yang berkembang. Dari banyaknya jumlah
perguruan silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro, memiliki potensi konflik yang
beresiko terhadap gesekan-gesekan yang terjadi di basis massa. Selain itu,
berdirinya tugu silat yang berada di fasilitas umum menjadi salah satu penyebab
timbulnya konflik antar perguruan pencak silat.
Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti
adalah Proses Collaborative Governance dalam Mengatasi Konflik Antar
Perguruan Pencak Silat Melalui Penertiban Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro
dengan mengacu pada 5 tahapan indikator collaborative governance menurut Teori
Ansell and Gash yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building,
Commitmen to The Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah BAKESBANGPOL
Bojonegoro, Polres Bojonegoro, dan Ketua perguruan pencak silat yang ada di
Kabupaten Bojonegoro. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan
purposive. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelakasanaan collaborative governance
dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban
tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori collaborative
governance dari Ansell and Gash. Peneliti menyimpulkan bahwa masih minimnya
pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban
tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga
belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak ketua perguruan dan
pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam
melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam
mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten
Bojonegoro. Namun di Surat Keputusan Bupati No. 188/203/KEP/412.013/2023,
pihak ketua perguruan tidak ada di struktur kepengurusan Tim Teknis Penertiban
tugu sehingga proses kolaborasi masih belum dapat dikatakan berjalan dengan
cukup baik.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Konflik, Pencak Silat, Penertiban, Tugu
Silat