TINJAUAN YURIDIS LARANGAN PEMUNGUTAN BIAYA PARKIR KENDARAAN DENGAN NOMOR POLISI DALAM KOTA (PLAT S) KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan pemungutan biaya parkir kendaraan dengan nomor polisi dalam kota plat S di Kabupaten Bojonegoro, serta mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir kendaraan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data sepenuhnya diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa larangan pemungutan biaya parkir terhadap kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro, secara yuridis kebijakan tersebut adalah bentuk dari perubahan sistem retribusi tunai ke sistem prabayar atau berlangganan yang berdasar pada Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 4 tahun 2023. Larangan tersebut menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh juru parkir Kabupaten Bojonegoro sebab pengguna jasa sudah memenuhi kewajiban retribusi saat membayar pajak kendaraan bermotor. Mengenai Efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir di kabupaten Bojonegoro masih berada pada taraf yang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan prakteknya di lapangan. Walaupun dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan maupun sosialisasi, namun penegakan aturan masih terhambat oleh rendahnya integritas oknum juru parkir, keterbatasan personal pengawasan, serta minimnya keberanan masyarakat dalam pemungutan ilegal.