TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PUPUK BERSUBSIDI YANG DIJUAL DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) OLEH KIOS DI KABUPATEN TUBAN (ANALISIS PUTUSAN NO 155/PID.SUS/2024/PN TBN)

Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyelewengan, salah satunya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pihak yang tidak berwenang, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap regulasi distribusi pupuk bersubsidi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET secara komprehensif diatur dalam Perpres No. 6 Tahun 2025, Permendag No. 04 Tahun 2023, dan Permentan No. 10 Tahun 2022. Segala bentuk penyimpangan distribusi dan harga diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan
UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Kedua, dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn, hakim mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjual pupuk di atas HET yaitu sebesar Rp240.000,00 per sak tanpa memiliki izin resmi sebagai pengecer. Pertimbangan hakim didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Putusan tersebut mencerminkan penegakan hukum terhadap perlindungan hak ekonomi petani dan stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.