Tanggung Jawab Hukum Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Serifikat Refraksionis Optisien

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum penyelenggara optik di Kabupaten Bojonegoro terhadap konsumen yang dilayani oleh pegawai tanpa sertifikat Refraksionis Optisien (RO). Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya praktik penggunaan kacamata yang tidak didukung oleh pemeriksaan profesional, di mana banyak optik mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya tenaga bersertifikat di optik dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, termasuk gangguan penglihatan jangka panjang. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang optik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, Penyelenggara optik, Refraksionis Optisien, Kesehatan mata, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This study aims to identify the legal liability of optical service providers in Bojonegoro Regency towards consumers served by employees without Refraksionis Optisien (RO) certification. The background of this research focuses on the widespread practice of eyeglass use without proper professional examination, as many optical shops employ uncertified personnel, posing potential health risks to consumers. The research method used is empirical legal research with a statutory and conceptual approach, and data collection was conducted through interviews and literature studies. The study results show that low compliance with regulations requiring certified personnel in optical services can negatively impact public health, including long-term vision problems. Furthermore, the lack of supervision from the Health Office is also a hindering factor in improving service quality. This study recommends enhancing supervision and public education about their rights as consumers, as well as the need for collaboration with educational institutions to improve workforce competence in the optical sector. Therefore, the research results are expected to serve as a reference for policymakers in formulating strategies to protect consumers and improve the quality of eye health services in Bojonegoro Regency.
Keywords: Legal liability, Optical service providers, Refraksionis Optisien, Eye health, Consumer protection.