Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying: Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Komunitas Transgender

Idealnya, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan di ruang digital. Namun, dalam realitasnya, praktik cyberbullying yang menyerang komunitas transgender masih kerap terjadi dan belum sepenuhnya ditangani secara efektif melalui mekanisme penegakan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi terkait, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala normatif dan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang menyerang komunitas transgender serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap cyberbullying masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban, khususnya kelompok rentan. Selain itu, aspek struktur dan budaya hukum turut memengaruhi lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia agar hukum mampu memberikan keadilan substantif di ruang digital.