Inclusive Public Service: The Civil Rights in Administrative Service for Disabilities People at Bojonegoro Regency

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Hak atas identitas hukum merupakan bagian dari hak sipil yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Teori dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik inklusif oleh Denhardt 2003, dimana terdiri dari 3 indikator yaitu aksesibilitas, keadilan layanan dan adaptasi kebijkan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dengan metode Miles & Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi aksesibilitas, kompetensi
aparatur, maupun implementasi kebijakan. Infrastruktur pelayanan belum sepenuhnya ramah disabilitas, sosialisasi kebijakan masih terbatas dan koordinasi antarinstansi belum berjalan efektif. Meskipun terdapat inisiatif positif seperti program jemput bola dan pendampingan sosial, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro memerlukan reformasi pelayanan administrasi yang inklusif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses bagi seluruh warga negara.