STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bojonegoro 2023)

Penelitian ini, di latar belakangi oleh masalah perkawinan anak yang masih
terbilang tinggi di Kabupaten Bojonegoro, sehingga untuk meminimalisir kasus
tersebut membutuhkan adanya strategi dari pemerintah daerah, Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai strategi apa yang di lakukan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
(DP3AKB) untuk mrnurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.
Metode Penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data penelitian di peroleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi.
Pada penelitian ini, fokus yang di gunakan peneliti yaitu teori dari quinn yaitu,
Tujuan Organisasi, Kebijakan Organisasi, Aksi Utama Organisasi.
Hasil penelitian ini dilihat dari indikator tujuan organisasi sudah tepat karena
tugas pokok dan fungsi DP3AKB Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan visi
misi yang di angkat dari turunan visi misi Kabupaten Bojonegoro. Kemudian
indikator kebijakan organisasi sudah tepat karena adanya Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bupti
Bojonegoro dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak. Sedangkan
indikator aksi utama organisasi kurang tepat karena Program yang di laksanakan
dalam satu tahun hanya 3-4 kali. Maka dari itu perkawinan anak masih terjadi
namun sudah ada penurunan angka perkawinan anak dari tahun ke tahun. Di
samping itu, DP3AKB Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa program yang
secara tidak langsung berkontribusi dalam pemcegahan perkawinan anak di
Kabupaten Bojonegoro. Program tersebut adalah Ikatan Satuan Generasi
Berencana (Insan Genre) dan Pusat Informasi dsn Konseling Keluarga (PIK-R).
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran: Pertama,
kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi tentang
program pencegahan perkawinan pada usia anak di desa-desa terpencil yang
banyak melakukan perkawinan usia anak. Kedua, adanya pemberitahuan kepada
masyarakat tentang keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berperan untuk mencegah
terjadinya perkawinan pada usia anak, sehingga masyarakat bisa melaporkan
apabila mengetahui adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak.