IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (Studi di Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

Penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Desa di Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Meskipun
Desa Ngawun memiliki Indeks Desa Membangun yang tinggi, pelayanan publiknya
belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Masalah utama termasuk
kurangnya pengetahuan tentang peraturan, keterbatasan sumber daya, dan struktur
birokrasi yang belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi
Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di
Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Metodologi penelitian
menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus dengan enambelas informan
sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh dari teknik wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ngawun Kecamatan
Parengan Kabupaten Tuban belum berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini karena
semua indikator yang masih belum terpenuhi yaitu komunikasi yang kurang sesuai,
sumber daya yang kurang terlaksana, disposisi yang masih kurang terlaksana, dan
struktur birokrasi yang belum ada yaitu SOP. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti
memberikan saran kepada Pemerintah Desa Ngawun supaya membuat standar
pelayanan minimal, meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, dan masyarakat untuk memperkuat
komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar pihak yang terkait.
Kata Kunci : Implementasi, Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Minimal