AKUNTABILITAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (PKB, PARTAI GOLKAR, DAN PDIP) DI KABUPATEN TUBAN

Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk
menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota
legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai
aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai,
sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD.
Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar di Kabupaten
Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai
politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayan
Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan
sekunder.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di
Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara
Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari
penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang
Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya
sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan
keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya
yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat
telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan
politik
Kata kunci : Akuntabilitas, Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik.