GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam memastikan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan
keuangan desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
masyarakat. Berdasarkan temuan awal, masih terdapat penyimpangan dalam
pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa
Kapas, yang mencakup proyek fiktif, serta terdapat kurangnnya transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga masih rendah. Penelitian ini penting
untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan good
governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dengan tujuh belas informan sebagai subjek penelitian.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam
pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas belum berjalan optimal, meskipun
beberapa indikator sudah berjalan cukup baik, seperti efesiensi dan efektivitas telah
berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. kesetaraan di tahap
pemerataan semua dusun sesuai dengan urgensi masing-masing. Responsivitas
pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Serta pencapaian kesepakatan
antara pemerintah desa dengan masyarakat yang mendapatkan hasil dari
kesepakatan tersebut seperti pembangunan sumur sibel. Namun masih ada beberapa
indikator yang belum optimal seperti transparansi yang hanya menggunakan papan
banner APBDes, kepala desa tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan
desa serta pelaporan yang tidak terbuka. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
masih rendah. Tidak patuhnya kepada penegakan hukum dalam pengelolaan
keuangan desa. Serta tidak memiliki visi strategis yang spesifik dalam pengelolaan
keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada
Pemerintah desa, Masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
serta Inspektorat untuk melaksanakan kerjasama dalam menerapkan tata kelola
pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan desa, agar tidak
terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance