Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pengendali Data Pribadi Atas Kebocoran Data Berdasarkan Undang Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Perbandingan : Putusan Data Protection Comission Irlandia Nomor In-21-4-2 Dalam Kasus Kebocoran Data Meta)

Maraknya kasus kebocoran data pribadi menimbulkan kerugian bagi subjek data serta memunculkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum pengendali data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur kewajiban pengendali data pribadi, namun belum secara tegas mengatur prinsip pertanggungjawaban yang digunakan dalam hal terjadi kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengendali data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji relevansi penerapan prinsip strict liability melalui perbandingan dengan Putusan Data Protection Commission Ireland Nomor IN-21-4-2.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, namun belum mengatur secara tegas prinsip pertanggungjawaban yang digunakan. Pembuktian secara perdata masih didasarkan pada prinsip kesalahan yang cenderung menyulitkan pihak yang dirugikan. Berdasarkan perbandingan dengan Putusan Data Protection Commission Ireland Nomor IN-21-4-2, prinsip strict liability dinilai relevan untuk dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pertanggungjawaban pengendali data pribadi di Indonesia guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.