Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 25–34 Tahun di Pulau Jawa: Studi Data Panel Atas Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Tahun 2020 –2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 25–34 tahun merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyerapan tenaga kerja pada kelompok usia produktif. Meskipun perekonomian di Pulau Jawa menunjukkan tren pemulihan pascapandemi COVID-19, dinamika TPT pada kelompok usia tersebut masih memperlihatkan perbedaan antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2020–2025, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel, dengan pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, sehingga diperoleh **Random Effect Model (REM)** sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun, yang mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka usia 25–34 tahun di Pulau Jawa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian ekonomi ketenagakerjaan dengan memfokuskan analisis pada kelompok usia produktif 25–34 tahun menggunakan pendekatan data panel pada periode pandemi hingga pascapandemi, sehingga dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif.