ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PERUMUSAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KAUPATEN BOJONEGORO

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang lain. Hak ini
dijamin dalam setiap peraturan termasuk peraturan daerah. Sayangnya, perumusan peraturan
seringkali menemui kendala karena berbagai kepentingan baik dari pemangku kebijakan atau
stakeholder dalam penyusunannya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada analisis
peran stakeholder dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dengan
menggunakan analisis Model Eden & Ackermann Power vs Interest. Peneltian ini
menggunakan teknik analisis data dengan metode Miles & Hubermann, yang terdiri dari
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pendekatan Kualitatif Deskriptif yang
digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran stakeholder secara sistematis
dan akurat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Stakeholder yang terlibat terdiri dari DPRD
Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Paguyuban Disabilitas
Kabupaten Bojonegoro (PDKB) dan IDFos Indonesia. Untuk menganalisis peran stakeholder
terdiri dari tiga langkah yaitu Identifikasi Stakeholder, Klasifikasi Stakeholder dan Hubungan
Antar Stakeholder. Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan stakeholder dalam
perumusan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bersifat
Semu (tidak sesuai prosedural). Keterlibatan Stakeholder dalam perumusan Peraturan Daerah
tersebut hanya sampai pada tahapan Focus Group Discussion (FGD) saja, selebihnya tidak ikut
terlibat. Minimnya keterlibatan tersebut dikarenakan kurang adanya keterbukaan atau
transparansi antar stakeholder sehingga membuat Peraturan Daerah ini seolah hanya sebagai
Formalitas belaka.
Kata kunci : Stakeholder; Disabilitas; Peraturan Daerah