Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2023

Pada tahun 2023, dengan angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan mencapai 11,04% D.I Yogyakarta kembali menjadi Provinsi termiskin di Pulau Jawa. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi ke-14 di antara 38 provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk mencari solusi. Pemerintah berdedikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mecapai desentralisasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana desentralisasi fiskal secara parsial dan simultan yang berdampak pada kemiskinan di D.I. Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Panel data akan dikumpulkan dari enam Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK). Hasil dari penelitian ini yaitu variabel PAD (X1) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y), berdasarkan hasil uji T Baik variabel DAU (X2) maupun DBH (X4) mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). sedangkan Variabel DAK (X3) mempengaruhi secara positif terhadap variabel kemiskinan (Y), namun tidak signifikan secara statistik.