FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit karena kurangnya perhatian. Terakhir, opini
publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan
pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empat desa di empat
kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Napis kecamatan Tambakrejo,
Desa Leran kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan Desa Sukorejo
kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum
terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan
kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh
ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini untuk mengetahui apa yang
dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa
yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan,
spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang
merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Ngumpakdalem layak
untuk dimekarkan berdasarkan evaluasi penilaian yang dilaksanakan DPMD kabupaten
Bojonegoro. Namun, kebijakan pemekaran desa di kabupaten Bojonegoro masih dalam proses
verifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk mendapatkan kode register desa
persiapan yang dikenal sebagai Desa Kedungrejo.
Kata kunci : Desa, Formulasi Kebijakan, Pemekaran Wilayah