IMPLEMENTASI PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT BOJONEGORO (STUDI KASUS PADA BPJS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO)

Universal Health Coverage (UHC), berarti bahwa semua orang memiliki
akses ke rangkaian penuh layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan,
kapan dan di mana pun mereka membutuhkannya, tanpa kesulitan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan, bahwa dengan program UHC,
Pemkab Bojonegoro sekarang mengcover seluruh biaya pengobatan masyarakat
yang sakit, pemerintah berharap masyarakat segera mengurus BPJS Kesehatan,
karena saat ini sudah diatas 95 % sudah punya BPJS Kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait implementasi program
Universal Health Coverage (UHC) terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk
memahami fenomena atau gejala secara mendalam, kompleks, dan kontekstual.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi kebijakan dalam
program Universal Health Coverage (UHC) mengacu pada teori dari Van Meter
dan Van Horn (1975) adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Program Universal
Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk menyediakan
akses kesehatan yang merata dan berkualitas, masih terdapat laporan kecelakaan
yang belum tertangani, yang menunjukkan bahwa implementasi program seperti
SIAGA BRO 119 belum sepenuhnya efektif. Sumber Daya, Kekurangan tenaga
kesehatan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi UHC di
Bojonegoro. Dengan kebutuhan SDM yang belum terpenuhi sepenuhnya, upaya
untuk mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal masih terkendala.
Karakteristik Agen Pelaksana, BPJS Kesehatan Kabupaten Bojonegoro telah
bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan untuk meningkatkan standar
pelayanan, namun kolaborasi ini belum sepenuhnya optimal. Sikap Kecenderungan
Para Pelaksana, meskipun BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen terhadap
peningkatan kualitas layanan melalui berbagai program, Komunikasi Antar
Organisasi: Komunikasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban program JKN�KIS perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan layanan Mobile Customer Service
(MCS). Waktu pelayanan yang terbatas dan kurangnya informasi mengenai jadwal
serta lokasi pelayanan menyebabkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan di
daerah pelosok.
.
Kata Kunci : Implementasi, Universal Health Coverage, BPJS Kesehatan