TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam Pengelolaan Aset desa perlu adanya keterbukaan informasi menjadi
kewajiban pemerintah desa sebagai tanggung jawab atas pengelolaan pemerintah desa
khususnya penggunaan dana desa. Kewajiban untuk menjalankan keterbukaan
informasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yaitu sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan transparansi dalam pengelolaan aset desa sebagai bentuk
dari pengembangan informasi masyarakat yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi publik. Dan juga Hal tersebut sesuai dengan isi peraturan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 113 tahun 2014 pada Bab 2 pasal 2 yang
menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel,
partispasipatif serat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana transparansi
pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan
teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan yang
signifikan, transparansi masih belum optimal. Berdasarkan kriteria Kristianten (2006),
transparansi dalam pengelolaan aset desa di Desa Ngasem telah berjalan dengan baik
namun memerlukan evaluasi. Pertama, kesediaan dan aksesibilitas dokumen terkait
pengelolaan aset belum memadai, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan
memahami informasi yang relevan. Kedua, keterbukaan proses pengelolaan aset masih
kurang optimal, terutama dalam melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga
realisasi, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, kejelasan dan
kelengkapan informasi juga belum memadai, dengan data yang seringkali tidak
terupdate dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai status aset. Namun,
kerangka regulasi yang ada menunjukkan kemajuan positif, dengan pelaksanaan
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan
aset yang sudah sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Untuk mencapai transparansi yang lebih baik, diperlukan peningkatan dalam
dokumentasi, partisipasi masyarakat, penyediaan informasi yang lebih jelas, dan
pembaruan data secara berkala.
Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Transparansi, Pemerintah Desa.