PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENJUAL DAN PEMBELI FOSIL SEBAGAI CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS DI BOJONEGORO)

Pelestarian fosil sebagai bagian dari cagar budaya di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Fosil yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan kerap dipindahtangankan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menghilangkan warisan budaya bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai cagar budaya yang dilindungi undang-undang, serta mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik tersebut di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan cagar budaya dengan kajian pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual dan pembeli fosil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, namun penerapannya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan fosil sebagai cagar budaya.