Transformasi Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro

Transformasi digital menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan proses kerja, koordinasi organisasi, dan penciptaan nilai bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Digital Business Strategy yang terdiri dari empat dimensi, yaitu scope, scale, speed, dan sources of value creation. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari sekretaris, bidang pelayanan, pranata komputer, serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan perubahan pada pelayanan dan administrasi organisasi. Pada dimensi scope, digitalisasi tidak hanya diterapkan dalam pelayanan perizinan, tetapi juga pada administrasi internal seperti persuratan, kepegawaian, dan pengelolaan kinerja pegawai. Pada dimensi scale, penggunaan sistem OSS, SIMBG, SIMANIS, dan MPP Digital memperluas jangkauan pelayanan serta mendukung koordinasi antarinstansi. Pada dimensi speed, transformasi digital mempercepat proses pengajuan, verifikasi, koordinasi, hingga penerbitan izin. Pada dimensi sources of value creation, digitalisasi memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses layanan, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan produktivitas pegawai dan kepuasan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan integrasi antar sistem dan gangguan teknis pada beberapa aplikasi. Secara keseluruhan, transformasi digital di DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.